Sekelompok mahasiswa asal Kabupaten Dogiyai yang tergabung dalam Tim Peduli SDA dan SDM Kabupaten Dogiyai menyatakan penolakan keras terhadap rencana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Mapia Raya. Penolakan ini diumumkan secara terbuka dalam konferensi pers di Asrama Papua, Semarang, Jawa Tengah, pada Minggu (25/5/2025).

Simon E. Iyai, selaku koordinator tim, menyampaikan bahwa wacana pemekaran wilayah tidak menyentuh akar persoalan di Dogiyai. Ia menilai bahwa isu kemiskinan, pengangguran, dan konflik tidak akan selesai dengan pemekaran daerah.

“Kami mahasiswa Dogiyai yang berada di wilayah Jawa Tengah, terutama Semarang, menyatakan dengan tegas bahwa kami menolak segala bentuk pemekaran wilayah yang diklaim mewakili rakyat Mapia. Kami mendesak pemerintah pusat untuk menghentikan pembahasan DOB Kabupaten Mapia Raya karena solusi sebenarnya tidak terletak pada pemekaran, tetapi pada kebijakan nyata yang berpihak pada rakyat,” ungkap Simon.

Simon juga menegaskan bahwa mereka tidak menaruh kepercayaan terhadap Matias Butu dan kelompoknya, yang dianggap tidak merepresentasikan suara warga Dogiyai secara menyeluruh.

Sebagai bentuk aksi, mereka bahkan menyampaikan ultimatum bahwa jika tuntutan ini tidak direspons, mahasiswa siap melakukan pemblokiran Jalan Trans Mapia.

Dalam rilis resminya, mereka juga mendesak agar seluruh proses pemekaran dievaluasi secara akademik dan melibatkan berbagai pihak, seperti tokoh adat, masyarakat sipil, mahasiswa, serta perempuan. Mereka tergabung dalam Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Dogiyai (IPMADO), yang kini aktif mengawal isu-isu penting terkait Papua Tengah.

Tak hanya menolak pemekaran Kabupaten Mapia Raya, IPMADO juga menuntut dihentikannya operasi militer dan eksploitasi sumber daya alam di seluruh wilayah Papua.

Delapan Tuntutan Mahasiswa Dogiyai di Semarang:

1. Menolak rencana pemekaran DOB Mapia Raya yang diinisiasi oleh oknum politik lokal yang mengklaim mewakili rakyat Mapia.

2. Mendesak pemerintah pusat agar menghentikan pembahasan dan pengesahan DOB tersebut karena tidak menyentuh akar masalah di Dogiyai.

3. Menyatakan ketidakpercayaan terhadap Matias Butu dan kelompoknya sebagai representasi masyarakat.

4. Mengancam aksi penutupan Jalan Trans Mapia jika proses pemekaran tetap dilanjutkan.

5. Meminta uji akademik terhadap draft pemekaran dengan melibatkan semua unsur masyarakat.

6. Mendorong Gubernur Papua Tengah untuk menghentikan seluruh proses pemekaran wilayah di Papua Tengah, khususnya di Dogiyai.

7. Menuntut penghentian eksploitasi sumber daya alam dan operasi militer di tanah Papua.

8. Menolak segala bentuk pemekaran wilayah di seluruh Papua.

Dengan pemberitaan ini, mahasiswa Dogiyai menunjukkan komitmennya dalam menjaga integritas wilayah dan aspirasi masyarakat Papua. Aksi mereka menjadi simbol perlawanan terhadap kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat kecil.